Yan Christian Warinussy: Kami Tidak Terkejut Atas Pembunuhan Kilat Terhadap Pdt. Yeremias Zanambani

TIFACENDERAWASIH.com, MANOKWARI – Yan Christian Warinussy SH, di kenal sebagai salah satu advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia yang ada di tanah Papua mengaku tidak terkejut dengan apa yang dialami Pdt Yeremias Zanambani S.Th dimana jenasahnya ditemukan pada hari Minggu, 20/09.

Hal ini dikatakan Warinussy sesuai dengan press realese yang di terima wartawan media ini. Minggu, (20/09). “Sebagai Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia di Tanah Papua, saya tidak terkejut mendengar kembali terjadinya dugaan pembunuhan kilat terhadap almarhum Pendeta Yeremias Zanambani, S.Th di kampung Bomba, wilayah Ndugama, Kabupaten Nduga, Papua yang jenasahnya ditemukan pada Minggu (20/9), “kata Yan.

Menurutnya Sejak 2 (dua) tahun lalu, sepeninggal dugaan peristiwa pembunuhan terhadap karyawan PT. Istaka Karya yang menurut versi TNI/Polri dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB).

“Sama sekali belum pernah ada ruang yang diberikan oleh negara untuk dilakukannya penyelidikan (investigasi) hak asasi manusia maupun investigasi kriminal guna mengungkap latar belakang dan motif peristiwa hukum tersebut, “bebernya.

Justeru menurutnya, Narasi yang muncul di publik melalui pemberitaan berbagai media lokal dan nasional senantiasa memunculkan situasi kritis dan menakutkan di wilayah pegunungan tengah, utamanya di daerah Ndugama dan Puncak serta Puncak Jaya.

“Kita juga sulit memperoleh informasi mengenai apakah rakyat asli Papua di wilayah-wilayah konflik keamanan tersebut seperti apa? Yang sering muncul adalah sekelompok orang bersenjata menembak mati salah satu anggota TNI atau Brimob Polri atau penusukan terhadap tukang ojek. Ada pula terjadi penembakan anggota TNI, lalu kelompok penyerang membawa lari senjata api milik TNI atau Polri.

“Setelah itu ada operasi pengejaran, tapi kita jarang mendengar bahwa pelakunya ditangkap dan di bawa untuk diperiksa sesuai Hukum Acara Pidana dan di bawa ke depan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

“Demikian pula akibat gangguan keamanan semacam itu, maka negara mengirim banyak pasukan keamanan dari TNI maupun Polri untuk “menumpas” KKB dan atau KKSB tersebut, tapi herannya sampai hari ini konflik keamanan di Tanah Papua, khususnya di wilayah Ndugama dan sekitarnya tak pernah reda dan damai, “ungkap Warinussy.

“Saya ingin menyetir pandangan sahabat saya Amiruddin al Rahab dalam bukunya berjudul : Heboh Papua, Perang Rahasia, Trauma dan Separatisme, penerbit Komunitas Bambu, Jakarta, tahun 2010. Pada halaman 4, alinea pertama bukunya itu, Amiruddin yang kini salah satu Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM RI) menulis, “Meskipun peristiwa tersebut terjadi enam tahun silam, namun tak ada satu aksi politik yang mendekati kelompok bersenjata tersebut untuk mengajak mereka berbicara, “ucapnya.

“Pemerintah merasa semua hal bisa dibereskan lewat Status Otonomi Khusus (Otsus). Kenyataannya kelompok bersenjata di Papua masih eksis hingga kini dengan pengaruh yang jauh lebih mendalam.

“Narasi pernyataan Al Rahab diatas itu ditulisnya di awal bukunya dengan judul Papua dalam sengketa Separatis, dengan anak judul OPM naik Panggung. Dia mengisahkan situasi pasca pembobolan gudang senjata di kantor Kodim Wamena tahun 2003, dimana terjadi kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) membawa lari 20 pucuk senjata api jenis M 16. Situasi tersebut menurutnya cukup menghentak, karena menunjukkan meningkatnya pendukung dan kemampuan manuver kelompok bersenjata di areal pegunungan tengah Papua itu. Situasi tersebut hingga 6 (tahun) kemudian di saat Amiruddin menulis bukunya tahun 2010 oleh elit Papua tidak disikapi serius oleh elit politik di Papua maupun di Jakarta, termasuk Presiden RI, “papar Warinussy.

“Semuanya memandang hal itu merupakan urusan TNI dan Polri.

“Hal yang sama menurut pandangan saya masih berlangsung hingga kini, bahkan setelah 10 tahun buku Heboh Papua ditulis, hasil riset dan analisa serta kesimpulannya masih relevan dengan situasi hari ini, “ungkap Yan.

Saya cenderung melihat pandangan saudara Al Rahab dalam bahasannya di halaman 39-68 dengan judul Operasi-operasi Militer di Papua: Pagar Makan Tanaman, masih sangat relevan dengan situasi di wilayah Ndugama hari ini.

Orang seperti almarhum Pendeta Zanambani yang seharusnya dilindungi dengan hadirnya aparat keamanan negara di kampungnya justru menjadi korban pembantaian, yang dari sisi Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) bisa dikategorikan sebagai pembunuhan kilat di luar proses hukum (extra judicial killing), “paparnya.

“Karena jika dari narasi keterangan saksi yang diterima dari saksi dan istri korban bahwa pendeta pergi ke Kampung Bomba untuk memberi makan ternaknya, maka pertanyaannya, apa yang menjadi alasan sehingga korban dibunuh? Jika pelakunya adalah anggota TNI, apa alasan membunuh seorang warga sipil berpredikat pendeta seperti korban ini? Jika kemudian ada narasi dari pihak keamanan bahwa korban diduga melewati wilayah yang rawan keamanan, apakah ada isyarat peringatan baginya dan seberapa genting situasi saat itu?, “tanya Yan.

“Tentunya hal Ini memerlukan investigasi kriminal serta HAM yang sistematis, guna menguasainya secara tuntas, “tambahnya.

Lanjutnya, ” Apakah bisa diberi akses oleh aparat keamanan bagi keterlibatan investigasi independen Komnas HAM RI?
Situasi yang menimpa almarhum Pendeta Yeremia Zanambani memang tragis, dan senantiasa berulang dan berulang serta tak ada harapan bisa dihentikan hingga waktu dekat ini. Itu bisa nampak dari pernyataan petinggi institusi keamanan di Papua, baik Polri dan TNI yang senantiasa bersandar pada argumen bahwa aparat kami diserang dan mereka (KKB/KKSB/OPM) membawa lari senjata. Maka itu, kami harus menjaga rakyat dari gangguan mereka, tapi kenapa rakyat terus terbunuh dalam operasi-operasi keamanan tersebut dari tahun 2003 hingga hari ini?
Apakah tidak bisa dimulai langkah-langkah nir kekerasan dengan pendekatan damai kepada kelompok-kelompok bersenjata tersebut?

Catatan penutup sahabat Amiruddin bahwa membuka proses meja runding (dialog) menjadi kebutuhan utama saat ini, jika Indonesia dan Papua mau keluar dari perangkap konflik separatis yang kian hari kian tidak produktif.

Menurut yan Warinussy, “Ini diperlukan karena Otonomi Khusus telah kehilangan legitimasinya. Artinya, legitimasi terhadap pengelolaan politik di Tanah Papua harus ditumbuhkan kembali dengan mengajak perwakilan seluruh kelompok penentang untuk duduk bersama dan berbicara/berunding/berdialog. Situasi menjelang berakhirnya kucuran penerimaan Dana Otonomi Khusus 2 % setara Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional belum lama ini.
” Serta sikap penolakan segenap elemen politik rakyat Papua bernada “tolak perpanjangan Otsus Jilid II” dengan tuntutan memperoleh kesempatan menentukan nasib sendiri melalui referendum.

Justru senantiasa disikapi dengan cara dan model kebijakan lama, menambah prosentase dana Otsus sesuai amanat Pasal 34 UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi 2,5% dari DAU Nasional. Bahkan “memanipulasi” amanat pasal 76 UU Otsus Papua dengan rencana memekarkan 3 (tiga) provinsi baru di Tanah Papua yang kian menihilkan harapan bagi adanya penyelesaian damai yang bersifat holistik terhadap situasi sosial politik dan keamanan di Tanah Papua dalam rentang waktu dekat ini.

“Hal ini saya sampaikan karena Dewan Tinggi HAM Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss telah memberi 18 pertanyaan penting dan relevan dengan situasi Politik, Hukum dan HAM di Tanah Papua dewasa ini, “terangnya.

Pendekatan keamanan (Security approach) yang telah berlangsung sejak Trikora 1961 sesungguhnya telah menuai banyak kritik dan data pelanggaran HAM yang sistematis dan akan bermanfaat pada waktunya jika rakyat Papua terus menyerukan keterlibatan dunia internasional dalam konteks penyelesaian situasi sosial politik di Tanah ini.

“Oleh karenanya sikap arif dan bijak dari Presiden Joko Widodo sangat dibutuhkan ketika memberi sambutan pada sessi Sidang Majelis Umum PBB yang bakal dimulai Minggu depan guna menentukan sebuah jalan bagi Tanah Papua, apakah Aceh Way dapat segera digunakan dalam menyikapi dan menghentikan segenap konflik keamanan yang terus memakan korban selama lebih dari 50 tahun Tanah Papua dan rakyat Papua rumpun Ras Melanesia ini berintegrasi dengan Indonesia, “tutup Warinussy.

Pewarta: Richard

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here