Komnas HAM Diskusikan Dugaan pelanggaran HAM Dengan Kelompok Masyarakat Sipil

Tifa Cenderawasih-Manokwari. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia mengadakan diskusi kelompok terfokus mengenai berbagai informasi terkait dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan Kelompok Masyarakat Sipil (CIvil Society Organization/CSO) di Kantor Lembaga Penelitian Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Kamis (17/9).

Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM Komnas HAM RI Gatot Ristanto selaku pimpinan rombongan memberi penjelasan mengenai sejumlah kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM sebagai yang diperoleh Komnas HAM dari wilayah Papua Barat.

Indikasi pelanggaran HAM dalam kasus-kasus tersebut sesuai dengan ketentuan dalam UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM.

Inilah alat ukur bagi Komnas Ham dalam mempertimbangkan setiap laporan yang diterima dan melakukan pemantauan serta jika diduga merupakan kasus pelanggaran HAM, maka akan diplenokan untuk ditindak-lanjuti dengan penyelidikan awal.

Beberapa kasus yang menjadi atensi Komnas HAM misalnya kasus dugaan penganiyaan berat dan pelecehan seksual oleh oknum perwira polisi AKP Alexander Modi Hehalatu terhadap seorang perempuan di Bintuni belum lama ini.

Juga kasus pelanggaran hak Ulayat masyarakat adat di Kebar, Kabupaten Tambrauw oleh sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit.

Tim Komnas HAM diberi sejumlah informasi mengenai berbagai bentuk tindakan melawan hukum yang terjadi di Manokwari dan Papua Barat.

Misalnya soal penambangan tanpa ijin (ilegal mining) emas di Kali Wariori, SP XI Manokwari. Pelanggaran Hak pengacara bertemu klien di tahanan Polda Papua Barat. Serta perkara dugaan tindak pidana makar 23 warga sipil asal Kampung Pik pik, Kabupaten Fakfak di Pengadilan Negeri (PN) Fakfak saat ini. Juga soal dugaan tindak pidana penganiayaan berat terhadap ponakan dari penyanyi nasional Edo Kondologit belum lama ini di Polres Sorong Kota.

“Kami LP3BH Manokwari sebagai CSO yang berfokus pada advokasi HAM di Tanah Papua akan membangun komunikasi dalam penanganan berbagai no laporan dugaan pelanggaran HAM berdasarkan UU RI No.39 Tahun 1999 Tentang HAM,”terang Yan Christian Warinussy

Tambahnya,hal itu akan dilakukan dalam konteks kerjasama dengan Komnas HAM RI di Jakarta maupun Perwakilan Komnas HAM di Jayapura, Papua.

Dalam diskusi ini juga lanjutnya,dibahas mengenai perkembangan proses hukum kasus dugaan pelanggaran HAM Berat.
“Dugaan pelanggaran HAM Berat juga di bahas dalam diskusi kali ini seperti yang terjadi di Wasior (2001), Wamena (2003), dan Paniai (2014),”lanjut beliau

“Serta diangkat oleh para advokat LP3BH mengenai dugaan pelanggaran HAM Berat Kasus Sanggeng-Manokwari tanggal 26 dan 27 Oktober 2016 lalu yang belum selesai secara adil,”akhir Yan.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here