Dialog Interaktif Mendorong Pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat

TIFACENDERAWASIH.com, MANOKWARI –
Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari menyelenggarakan Dialog Interaktif dengan Thema Mendorong Pembentukan Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua Barat pada Sabtu, 13/9 di studio Radio Kamundan FM, Manokwari.

Hadir sebagai narasumber Biro Administrasi Otonomi Khusus Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat, diwakili Vitalis Yumthe,Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua Frits Ramandey serta Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Advokat Yan Christian Warinussy. Juga turut memberi keterangan melalui telepon seluler, salah satu korban dari peristiwa dugaan pelanggaran HAM Berat Wasior 2001 yang namanya dianonim (dirahasiakan).

Kepala Perwakilan Komnas HAM Papua dalam paparannya menjelaskan bahwa kehadiran Perwakilan Komnas HAM di Manokwari, Papua Barat merupakan hal yang urgen dan sangat mendesak.

“Hal ini menurut saya disebabkan 2 (dua) alasan, pertama karena pertimbangan letak geografis antara kota Jayapura dengan Manokwari, dan kedua karena dari sisi penanganan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM Berat di Papua Barat membutuhkan hadirnya Kantor Perwakilan tersebut, “jelas Ramandey melalui sambungan telepon.

Ramandey menambahkan bahwa untuk kepentingan menghadirkan Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua Barat, maka Gubernur Papua Barat menyurati Ketua Komnas HAM RI di Jakarta dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN dan RB).

“Ini disebabkan karena setelah Komnas HAM menerima surat Gubernur Papua Barat, maka akan diparipurnakan. Kemudian akan diusulkan kepada Men PAN & RB untuk kepentingan penataan struktur organisasi dan kebutuhan pembiayaannya,”tambah Ramandey

Sementara itu, Vitalis Yumthe mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat menyampaikan pandangan bahwa di dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) “Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua Barat. Disana di dalam pasal 8 ayat (1) huruf e, diatur tentang alokasi dana Otsus untuk pembiayaan kelembagaan yang amanatkan di dalam UU RI No.21 Tahun 2001 Tentang Otsus Bagi Provinsi Papua. Kebutuhan hadirnya Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat juga telah menjadi harapan dari para korban peristiwa dugaan pelanggaran HAM Berat di Wasior,” terang Vitalis Yumthe.

Salah satu korban yang dihubungi melalui sambungan telepon menyampaikan harapan para korban peristiwa Wasior berdarah tahun 2001 akan pentingnya penegakkan hukum dan pemulihan trauma (trauma healing).

Warinussy juga menambahkan bahwa Thema dialog interaktif mendorong pembentukan Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat sudah menjadi bagian dari program kerja LP3BH Manokwari.

“Hal ini sudah masuk didalam program kerja LP3BH Manokwari dimana didalamnya melakukan advokasi HAM melalui kegiatan pendidikan hukum, HAM dan membangun perdamaian di Tanah Papua, “tambahnya.

“Program kerja ini berangkat dari amanat luhur dalam konsideran menimbang huruf e dari UU Otsus Papua yang memuat adanya pengakuan negara bahwa penyelenggaraan pembangunan di Indonesia belum memenuhi perlindungan dan penghormatan HAM rakyat Papua, “lanjut Direktur Eksekutif LP3BH Yan Christian Warinussy.

“Itulah sebabnya cara untuk negara memperbaiki penghormatan, pemajuan dan perlindungan HAM di Tanah Papua adalah melalui pendirian Perwakilan Komnas HAM, Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), sebagai diatur di dalam pasal 45 UU Otsus Papua,” urai Advokat yang pernah meraih Penghargaan Internasional John Humphrey Freedom award tahun 2005 di Canada tersebut.

“Dalam rangka membentuk Perwakilan Komnas HAM di Papua Barat, LP3BH sudah melakukan studi banding ke Aceh. Serta LP3BH juga ikut menulis naskah akademik Perdasus tentang pembentukan Komisi Hukum Ad Hoc dan KKR, “papar Yan.

“Kedua raperdasi tersebut sudah kami serahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Biro Hukum,” tambah mantan jurnalis Surat Kabar Harian Cenderawasih Pos (SKH Cepos).

Pewarta : Richard

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here