Sidang Praperadilan Kapolda Papua Barat Akan Dilanjutkan Jum’at

TIFACEMDERAWASIH.com, MANOKWARI – Sidang Praperadilan atas Permohonan dari Hj.Ida Centya Adam selaku Direktur Utama PT.Visiatama Bangun Megah terhadap Kapolda Papua Barat, Kamis (10/9) memasuki lanjutan pembuktian.

Pihak Termohon (Kapolda PB) diwakili Kuasanya Juli Subagyo dan Mauren Ayomi mengajukan 32 bukti surat. Diantaranya diajukan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/209/V/2017/Sit.Reskrimum, tanggal 15 Mei 2017. Surat ini yang menjadi objek sengketa dalam permohonan praperadilan ini.

“Kami dari Pemohon Praperadilan baru menerima Tembusan SPDP dari penyidik Polda PB pada tanggal 12 Desember 2017.Padahal penyidik sudah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan atas perkara yang dilaporkan klien kami sejak tanggal 11 Mei 2017. Kemudian selama bulan Mei 2017 hingga bulan November 2017, klien kami yaitu Hj.Ida Centya Adam tidak pernah diberikan tembusan SPDP tersebut,”jelas Warinussy.

Padahal lanjutnya,di dalam Pasal 109 ayat (1) KUHAP jelas-jelas diakui adanya hak pemohon praperadilan sebagai pelapor atas SPDP tersebut, termasuk terlapor.

“Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 130/PUU-XIII/,2015, tanggal 11 Januari 2017, polisi/penyidik wajib menjalankan isi putusan tersebut. Dimana dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, penyidik harus menyampaikan SPDP itu kepada Jaksa di Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura. Selanjutnya penyidik mesti menyerahkan tembusan dari SPDP tersebut kepada pemohon praperadilan selaku pelapor. Serta kepada terlapor pula,”terang Yan.

Selanjutnya Hakim Tunggal Rodesman Arianto, SH yang menyidangkan perkara ini menunda sidang sampai Jum’at, 11/9 untuk memberi kesempatan kepada Pemohon Praperadilan dan Termohon Praperadilan menyampaikan kesimpulan.

Dalam sidang, pemohon praperadilan diwakili kuasanya yaitu Advokat Yan Christian Warinussy dan Thresje Juliantty Gasperzs.

(Richard)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here