Pilkada 2020, WGAB Meminta Semua Parpol dan KPU di Papua Tunduk Pada UU Otsus

TIFACENDERAWASIH.com, Jayapura – Sesuai Amanat Pasal 28 UU otonomi kusus (Otsus) tentunya Partai Politik (Parpol) dan KPU Harus Tunduk pada UU Otsus dalam persiapan dan pelaksanaan Pilkada 11 Kabupaten di Papua, Hal ini di sampaikan Ketua LSM WGAB Provinsi Papua, Yerri Basri Mak, SH. Jayapura (01/09).

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB) Provinsi Papua Yerri Basri Mak, SH. Menyampaikan, Bahwa, Pada 9 Desember 2020, secara nasional salah satu agenda Negara yang dilaksanakan adalah pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota.

“Khusus di Papua, ada 11 kabupaten yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Maka itu, untuk Provinsi Papua kami berharap agar pimpinan Partai Politik (Parpol) dan KPU memahami serta tunduk dan melaksanakan pasal 28 ayat 1 dan ayat 3 UU 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua.

“Sebab dalam ayat 1 dan ayat 3 pasal 28 tersebut, mengamanatkan dimana calon Bupati-calon Wakil Bupati dan calon Walikota/calon Wakil Walikota wajib mendapatkan pertimbangan dan persetujuan oleh MRP.

“Dari ketentuan pasal tersebut tentunya seperti yang kita ketahui bahwa MRP dan MRPB sedang berjuang mensosialisasikan pasal yang di maksutkan kepada masyarakat terutama kepada 11 kabupaten peserta Pilkada serentak 2020 ini, “jelas Yerri.

Lanjut Yerri, bahwa akhir-akhir ini pimpinan Parpol menganggap mereka sebagai lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk MRP. Akan tetapi 16 Parpol di Papua ini harus paham bahwa mereka (Parpol) berada di wilayah khusus wilayah Papua, yang diberi hak kekhususan dan hak istimewa, “ungkapnya.

“ Sekiranya para pimpinan Parpol harus memahami dalam konteks ini, supaya mengedepankan UU kekhususan ini terutama hak konstitusional orang asli Papua di Pasal 28 itu,” jelasnya.

“Jika dalam pelaksanaan Pilkada ini, baik KPU maupun Parpol tidak mengindahkan pasal 28 UU Otsus tersebut, maka tentunya Kami mendukung MRP dan MRPB untuk menggugat ke Mahkamah Agung (MA) guna menanyakan posisi legalitas hukum pasal 28 UU Otsus itu, dan jika Parpol masih tidak mengindahkan, maka sebetulnya pimpinan Parpol ini melakukan pelanggaran. Maka itu, kami berharap agar pihak Parpol dan KPU jangan mengabaikan hak politik kekhususan OAP dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Papua,” tandas Yerri Basri Mak, SH. (RK-Red).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here