Legitimasi Konstitusional Orang Asli Papua dalam Pilkada Serentak

Oleh: Laode M Rusliadi Suhi, SH.,MH. Praktisi Hukum, Penggiat Kepemiluan dan Tata Kelola Pemerintahan Papua

TIFACENDERAWASIH.com – Intensitas dinamika politik hukum yang terjadi di Papua saat ini cukup tinggi. Sejumlah pro dan kontra berserakan dalam berbagai aspek kehidupan sosial politik masyarakat, mulai dari ihwal revisi UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, tahanan politik kasus rasisme hingga soal penolakan orang non Papua sebagai calon kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota.

Belum lama ini, Ketua MRP Papua Timotius Murib, Ketua MRP Papua Barat Maxsi Nelson Ahoren dan jajaran instansi lainnya menggelar deklarasi hak politik orang asli Papua (OAP) di Sentani. Deklarasi yang dikumandangkan pada 27 Februari 2020 itu diklaim sebagai pemenuhan hak konstitusional dalam rangka rekrutmen politik menyongsong Pilkada Serentak Papua pada 9 Desember mendatang.

Bukan tanpa alasan MRP Papua mengisisiasi deklarasi OAP bila dilihat dalam aspek hak perpolitikan karena tugas dan Kewenangan melekat pada ketentuan Pasal 20 UU Nomor 21/2001. Ketentuan ini menyebutkan bahwa memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindaklanjut penyelesaiannya. Ini lumrah dan wajar saja karena memang MRP lahir dari rahim Otomomi Khusus (Otsus) sebagai representasi kultur orang asli Papua. Kita lihat ketentuan Pasal 5 UU Nomor 21/2001 yang menyebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di provinsi Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultur orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, perempuan, dan pemantapan kerukunan beragama. Sementara definisi OAP dalam ketentuan pasal 1 huruf (t) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua ialah rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.

Namun, pemaknaan terhadap frasa “dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua” selalu menjadi perdebatan. Alhasil, ini dianggap sebagai pasal karet yang menimbulkan polemik dan tarik-menarik kepentingan hingga berujung konflik politik di Tanah Papua. Idealnya, frasa orang asli Papua ketentuannya hanya pada orang asli Papua dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua.

Terlepas dari itu, Pilkada Serentak 2020 di Papua digelar di 11 Kabupaten. Di antaranya Merauke, Asmat, Mamberamo Raya, Yahukimo, Boven Digul, Waropen, Keerom, Nabire, Pegunungan Bintang, Supriori dan Kabupaten Yalimo, yang sebagian besar kabupaten di mana wilayahnya berada di Papua bagian selatan. Merujuk kenyataan ini, aspirasi yang disuarakan MRP Papua terkait hak konstitusional OAP terhadap rekrutmen politik dalam penentuan calon kepala daerah dalam pilkada serentak, tentu di sini kita bicara soal aspek hukum Pilkada merujuk pada ketentuan UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan konsep keberpihakan Orang Asli Papua tentu merujuk pada ketentuan UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus).

Ihwal syarat calon kepala daerah, secara kontekstual infrastruktur hukumnya ada dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 1 tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UU Nomor 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah. Kita ketahui bersama, Papua merupakan provinsi yang memiliki kekhususan dalam sistem pemerintahannya. Dan sejauh ini, frasa ketentuan tentang syarat calon kepala daerah bupati dan wakil bupati di Papua secara ekspilist tidak dimuat dalam UU Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus. Namun, hanya memuat soal kriteria syarat calon kepala daerah, gubernur dan wakil gubernur semata sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 huruf (a) yang menerangkan bahwa yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua adalah orang asli Papua.

Kiranya perlu ditekankan bahwa suatu pembentukan dalam undang-undang tidak terlepas dari konsideran atau frasa “menimbang dan mengingat” yang merupakan pokok-pokok pemikiran dasar lahirnya sebuah UU dengan satu rangkaian yang tidak terpisahkan atau satu tarikan nafas dalam sebuah Kitab Undang-Undang. Mengutip Profesor Maria Farida Indrati, seorang mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, pokok-pokok pikiran pada konsiderens UU atau peraturan daerah memuat unsur-unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Dengan demikian, jika merujuk pada pembentukan UU Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus, esensinya lahir atas dasar bentuk penghormatan negara (pemerintah pusat) terhadap satuan-satuan masyarakat hukum adat di Papua sebagaimana tertuang dalam Pasal 18B UUD 1945 di mana hal tersebut merupakan konsiderans mengingat adanya UU Otonomi Khusus.

Lebih lanjut, orang asli Papua adalah subyek dalam masyarakat hukum adat karena memiliki nilai-nilai dasar yang melekat. Di antaranya hak asasi manusia (HAM), supremasi hukum, demokrasi, pluralisme serta persamaan kedudukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini tercermin dalam konsiderans mengingat UU Nomor 21/2001 tentang Otsus. Atas dasar itu pulalah negara berkewajiban untuk memberikan perlakuan khusus dengan kebijakan khusus juga sebagaimana tercermin dalam konsiderens mengingat huruf (h) dan (i) UU Nomor 21/2001 menyatakan bahwa dalam rangka mengurangi kesenjangan antara provinsi Papua dan provinsi lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat di provinsi Papua, serta memberikan kesempatan kepada penduduk Asli Papua, serta diperlukan kebijakan khusus dalam kerangka NKRI, dan dengan pemberlakuan kebijakan khusus yang dimaksudkan pada nilai-nilai dasar.

Demokrasi adalah nilai dasar yang melekat pada orang asli Papua. Termasuk dalam hal menentukan syarat pencalonan kepala daerah tingkat kabupaten dan kota sebagai hak-hak dasar yang bersifat mutlak bagi OAP. Sebagaimana telah disuarakan MRP, negara atau pemerintah pusat dan penyelenggara pemilihan (KPU) terkesan tutup mata dan cenderung tidak peduli atas apa yang terjadi di Bumi Cenderawasih. Boleh dibilang, pemerintah pusat, DPR RI dan penyelenggara pemilihan telah mencederai hak konstitusional orang asli Papua dalam hak berdemokrasi secara afirmatif sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 21/2001.

Dalam UU Otsus, kewenangan pemerintanan daerah bercirikan atribusi. Menurut Ridwan HR, wewenang yang diperoleh secara atrribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari Pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Selajutnya dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptkan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada.

Menilik persoalan tersebut, pemerintah pusat, DPR RI dan penyelenggara pemilu KPU harus segera mengambil langkah-langkah konstruktif melalui kebijakan khusus yang dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan bersifat khusus tentang syarat pencalonan pilkada tingkat kabupaten dan kota. Sebab, ketiga elemen tersebut memiliki kewenangan penuh atas pelaksanaan Pilkada Serentak di Papua. Asas dan teori hukum sudah jelas, tinggal mau menggunakan dan memaknai yang mana, serta bagaimana kemauan kita semua untuk menyelesaikkan persoalan Papua dengan baik. Papua jangan lagi dihadapkan dengan konflik yang lahir dari persoalan pemilihan kepala daerah, hukum juga harus memberikan solusi bagi terciptanya rasa aman dan damai di Bumi Cenderawasih, bukan sebaliknya dijadikan alat pemecah-belah.

Sebagai catatan, saat ini tengah terjadi pro dan kontra soal evaluasi UU Otsus yang masuk dalam program legislatif nasional 2020 dan proses legislative review belum berjalan. Jika pro-kontra terus-menerus bergejolak, masa depan Papua jadi pertaruhan.(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here