Setahun Mangkrak di Polres, PKN-RI Fakfak Mempertanyakan Laporan Polisi Yang Tak Kujung Digubris

TC Fakfak – Terkait dengan Laporan Polisi Nomor: STPL /74/III/2019/PAPUA BARAT /RES FAKFAK sebagaimana dalam pemeriksaan Polres Fakfak Pihak reskrim hanya terpaku pada Pemeriksaan pemalsuan tanda tangan pada PPHP saja, sedang Pelaku utama pada pemalsuan tanda tangan pada BAP DAN SPM/LS tidak diperiksa atau tidak disentuh oleh penyidik Reskrim Polres Fakfak, Hal itu di ungkapkan PKN-RI Kabupaten Fakfak, Andri Laritembun dalam rilis pers yang di terima media ini Senin (27/07).

“Sebagain alat bukti di persidangan dan hasil pemeriksaan tersebut juga tidak disampaikan kepada terdakwa untuk diketahui terdakwa, sehinga fakta didalam persidangan Direktur Mamur Jaya sebagai saksi dan mengikuti semua proses pencairan 100 ℅ pada Proyek Pembangunan Rumah Guru SD Inpres di Kampung Urat mengatakan bahwa ini adalah perintah Kepala Dinas kepada bendahara Dinas pendidikan pada Tahun Anggaran 2015 untuk mencairkan uang tahap akhir pembangunan rumah Guru SD Inpres Kampung urat 100 ℅.

“Maka semua dukumen pencairan uang 100 ℅ pada Pembangunan Rumah Guru SD Inpres Kampung Urat ini di kerjakan oleh Bendahara Dinas Pendidikan tahun 2015, yang terdakwa sayangkan ini kenapa Polres Fakfak tidak ada hasil pemeriksan Lab forensik pada pemalsuan tanda tangan dokumen itu sendiri untuk di jadikan alat bukti dipersidangan”, tanyanya. Lanjutnya lagi,

“Satu hal yang disayangkan juga dimana JPU juga tidak mampu menghadirkan saksi ahli yang mana ahli membenarkan bahwa : Apabila mengikuti teori Kausalitas Ekuivalensi Voya Buri bahwa setiap syarat adalah sebab dan semua syarat nilainya sama untuk menimbulkan akibat yang dilarang atau dikenal dengan Teori Conditio Sine Qua Non, maka semua pihak yang terlibat dalam kegiatan Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah Aquo mesti dimintakan Pertanggungjawaban Pidananyan.

Namun bila mengikuti Teori Kausalitas yang mengindividualisirdari Moeljatno bahwa dicari syarat manakah yang paling berpeluang menimbulkan akibat dalam hal ini akibat kerugian keuangan Negara, maka paling tidak ada 3 (tiga) subjek hukum yang hendaknya dimintakan pertanggungjawaban Pidananya, yakni : AH, AK (sedang dalam Proses) dan BK sebagai Bendahara Pengeluaran serta JMK yang sedang menjalani Hukuman.

Dalam hal ini juga ahli menjelaskan dimana dapat diperjelaskan lebih lanjut bahwa dengan menggunakan Kausalitas Mengindividualisir dengan keterlebitan empat pihak disebutkan itu, maka diperlukan penerapan Konstruksi Hukum deelneming (ajaran turut serta) dalam Tindak Pidana ini berdasarkan Pasal 55 KUH Pidana yankni diperlukan kualifikasi peran dalam mewujudkan delik apakah tiap peserta diantaranya sebagai; Pihak yang melakukan (pleger), Pihak yang menyuruh melakukan (doenplegeri) dan pihak yang turut serta melakukan (medeplegeri).

Berangkat dari keterangan Ahli sebagaimana fakta persidangan yang ada maka disini Pemantau Keuangan Negara-Republik Indonesia (PKN-RI) Kabupaten Fakfak meminta kepada pihak Penyidik Polres Fakfak agar segera menindaklanjuti LP yang sudah dilaporkan dari tanggal 13 Maret 2019 karena bagaimana pun itu harus dilakukan , ini yang sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun empat bulan tidak ada progresnya, Kami percaya pada Kinerja Polres Fakfak dan kami akan kawal Laporan ini sampai harus berjalan dengan semestinya karena kami melihat ada Pihak-pihak lain yang terkait harus menerima sangsi pidananya juga karena telah melakukan pemalsuan dokumen tersebut.

Disisi lainnya Pengadilan tinggi Tipikor memutus terdakwa di tahan 1 tahun pada 2 april 2020 tanpa denda atau subsider, Jaksa Penuntut Umum-JPU Kejaksaan Negeri Fakfak merasa tidak puas dgn putusan yg ada sehingga melakukan banding ke pengadilan tinggi Tipikor Jayapura dan hasil keputusan banding tertanggal 16 juni 2020 juga memperkuat putusan pengadilan negeri Manokwari yang mana yang mana terdakwa tetap menjalani 1 tahun hukuman, Maka JPU Kejaksaan Negeri Fakfak merasa tidak puas degan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dan mengadakan kasasi pada tgl 8 juli 2020 yang sementara dalam prosesnya.

Kami melihat semua proses ini wajar-wajar saja dan sudah sesuai dengan aturan namun disatu sisi Penyidik Polres Fakfak juga Tidak harus mengkesampingkan Laporan Polisis yang sudah mengendap selama 1 (satu) tahun lebih harus ditindaklanjuti , Terdakwa AK juga punya hak untuk mencari keadilan itu jadi Tugas dan tanggung jawab Penyidiklah yang Harus bersikap dalam Profesionalitas sehingga tidak ada tendensi apapun terhadap kinerja Penyidik Polres Fakfak.

Pemantau Keungan Negara PKN-RI Kabupaten Fakfak terus mendorong Penyidik Polres Fakfak agar tetap menjalankan aturannya sebagaimana mestinya karena setiap orang punya hak yang sama di mata Hukum. Kami ingatkan bahwa Saudara AK punya hak untuk mencari Keadilan itu. Janganlah main-main dengan Laporan Polisi yang sudah dilaporkan secara resmi”, Tanya dia.

Reporter : Naldo Letsoin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here